Siasat!

Bagi yang menonton ILC (Indonesia Lawyers Club) Selasa, 10 Juli 2012 tentu masih ingat dengan perdebatan seru yang terjadi antara tokoh-tokoh pendukung RPP-T dengan tokoh-tokoh penolak RPP-T. Tokoh-tokoh pendukung RPP-T yang banyak disorot dan banyak diberi kesempatan berbicara antara lain Ali Gufron wamenkes, Hasbullah Tabrani pemerhati kesehatan, dan Kartono Muhammad ketua TCSC. Di sisi lain tokoh-tokoh penolak RPP antara lain Wisnu Brata Ketua APTI, Gabriel Muhammad Advokat, serta yang paling diingat tentu Ridwan Saidi Budayawan. Kedua kelompok bersiteru yang satu memperjuangkan kesehatan dan yang satu lagi memperjuangkan petani.

Namun jika saudara/i menyimak dari awal hingga akhir, tentu tidak akan luput mendengarkan seorang mahasiswi berkacamata beralamamater biru yang berbicara lantang, tegas, lugas, dan pasti. “Saya Fitri Amalia dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  mewakili Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Setahun lalu kami mengunjungi para petani tembakau di Jember. Disana para petani berkata, bahwa dalam menanam tembakau 1+1 bukan sama dengan 2. Tapi 1+1=0 bahkan -10. Para petani tembakau tidak akan sejahtera selama masih ada 3 musuh : tengkulak, cuaca, dan mesin. Kalau kami boleh jujur kami lebih untung menanam tomat dan cabai,” kira-kira seperti itu Fitri mengungkap fakta di lapangan.

Pernyataan Fitra cukup membuat “peseh-peseh” Wisnu Brata. Pertanyaannya adalah apa benar APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) benar-benar membela petani?

Jawaban pertanyaan tersebut sudah ditulis jauh-jauh hari oleh Wahyu Dhyatmika dalam buku “Bongkah Raksasa Kebohongan” yang ditulis bersama Mardiyah Chamim dan beberapa jurnalis lainnya. Berikut potongan tulisan tentang Siasat yang mengatasnamakan petani….

MENGATASNAMAKAN ASOSIASI PETANI TEMBAKAU


Ini siasat lama industri tembakau di manapun. Industri ingin mengelabui khalayak dengan menegaskan bahwa para petani kecil dan buruhlah yang menolak RUU yang membatasi konsumsi tembakau, bukan mereka. Asosiasi ‘petani’ digiring  dan dimobilisasi ke Gedung DPR di Senayan atau di depan Istana Merdeka mengusung isu ‘Tolak RUU Pengendalian Dampak Tembakau, yang merupakan pesanan asing”.

Pelbagai penelusuran di lapangan membuktikan para petani tembakau tak semakmur yang dikabarkan. Petani di sekitar Parakan, Temanggung, dan Wonosobo, Jawa Tengah yang selama ini disebut-sebut sebagai ‘surganya’ tembakau, sering tak berdaya : rantai tata niaga teramat panjang, dan merugikan. Celakanya, para tengkulak dan pembeli tembakau (grader dan pabrikan) melanggengkan mata rantai yang memukul nasib petani ini.

Sejumlah petani yang dijumpai Kompas.com di beberapa desa di Kabupaten Temanggung, pertengahan Septermber 2010 lalu bisa memberikan kesaksian. Seorang petani, sebut saja namanya Eno, menjelaskan tembakau harus melalui tiga tangan sebelum sampai ke pabrik. Panen petani biasanya diberi pengepul yang kemudian menjualnya kepada grader, orang kepercayaan pabrik yang ditunjuk untuk memenuhi stok gudang. Grader inilah yang punya kuasa atas harga.

Para pengepul yang biasanya merupakan orang ‘binaan’ grader lazimnya memiliki wilayah operasi tertentu. Para pengepul ditugaskan berkeliling membeli hasil panen petani untuk memenuhi target yang dibebankan pabrik kepada grader. Petani kesulitan mencari pembeli lain karena biasanya sudah ‘diikat’ dengan pinjaman modal yang harus dibayar dengan hasil panen.

Pengepul akan membawa sampel tembakau milik petani —berupa gulungan kecil tembakau yang diikat dengan kertas berwarna coklat— ke gudang untuk dibaui dan dinilai grader. Ketika itulah, nasib petani ditulis dan digariskan : grader akan menetapkan kualitas tembakau petani, sekaligus menentukan harga.

Tembakau yang sudah diberi label harga akan dibawa ke gudang tumplek. Disini ‘tukang cocok’ -yang juga kepercataan grader— akan mencocokkan antara sampel dengan tembakau dari tiap keranjang yang disetorkan (ditumpahkan/ditumplekan). Setelah dinyatakan cocok tembakau yang lolos diizinkan masuk gudang. Proses pembayaran pada petani dilakukan setelah seluruh proses ini dilalui.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Ahmad Fuad mengisahkan, permainan ‘nakal’ kerap terjadi pada proses pencocokan. “Ada pedagang nakal yang ‘bermain’ dengan tukang cocok,” kata Fuad. Pedagang minta tukang cocok meloloskan tembakaunya, meskipun berbeda dari sampelnya. Tentu saja dengan imbalan.

Tata niaga yang panjang dan berada dalam kuasa para grader menunjukkan bahwa petani tembakau cuma sekrup kecil dalam mesin perdangan tembakau Indonesia. Direkrut Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Dr. Sonny Harry B Harmadi, mengatakan, pola tata niaga tembakau masih menggunakan sistem tradisional : petani tak punya daya tawar, kualitas tembakau ditentukan sepihak dan subyektif oleh para grader. “Ukurannya tergantung grader. Meskipun ada kemungkinan dipermainkan, petani harus menerima karena kalah dalam posisi tawar. Seharusnya ada standarisasi kualitas tembakau,: ujar Sonny.

Seorang petani yang lain, Muji mengatakan mereka tak mempunyai pilihan ketika seorang pengepul hendak membeli hasil panen. Proses tawar menawar itu tak pernah ada. “Harga tembakau bukan milik petani tapi milik orang sana (pengepul, grader, gudang). Petani tak punya daya tawar, padahal kami yang bekerja keras. Tapi daripada enggak dibeli. Kami mau makan apa?” kata Muji.

***

Banyaknya tangan yang menangani tembakau sebelum sampai ke gudang, membuat bagian petani amat kecil. Temuan Kompas.com menyimpulkan selisih harga di tingkat petani dan gudang mencapai 50 persen lebih. Kuasa penuh penentu harga ada di tangan pengepul atau grader. “Pengepul bisa menekan petani dengan mengatakan barangnya nggak laku. Kita memang berpihak pada petani, tapi tak mungkin meninggalkan pedagang atau gudang. Kalau kita tekan gudang dan gudang tidak mau beli, hancur semuanya,” kata seorang petugas Dinas Pertanian Temanggung.

Sistem perdagangan ini pula yang membuat petani terlilit utang. Tiap awal masa tanam, petani berutang pada pengepul dan rentenir, mirip model ijon. Wahono, petani asal Desa Bansari, mengaku modal tanamnya diperoleh dari juragan. Kepada juragan yang memiliki akses penjualan ke gudang inilah hasil panen akan dijual. Juragan akan memotong satu bagian dari setiap lima bagian dari hasil panen, sebagian cicilan pinjaman. Itu belum termasuk biaya transpor dan biaya numplek, yang juga harus ditanggung petani. “Semua petani rugi, nggak ada yang untung” kata Wahono.

***

Jika posisi petani begitu lemah, bagaimana peran paguyuban seperti Asosiasi Petani Tembakau dalam mengatasi soal yang timpang ini? Sayangnya, nyaris tidak ada. Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata, bahkan menilai tata niaga yang jomplang itu sudah membantu petani. Soal tidak adanya akses langsung petani ke gudang/pabrik sehingga mereka sangat tergantung kepada pengepul, menurut Wisnu, tak perlu dirisaukan. “Petani enggak mau ngantri langsung ke gudang,” katanya. “Mereka banyak pekerjaan menggarap lahan.

Untuk memperbaiki daya tawar petani, kata Wisnu, justru jumlah pedagang yang musti diperbanyak, agar harga bisa bersaing. Langkah ini mungkin ada gunanya, jika para pedagang tak terikat pada pembeli tunggal : pabrik rokok. Selain itu tanpa standarisasi kualitas tembakau yang jelas, petani tetap tak bisa berkutik. Mereka berada dalam posisi tang lemah — posisi pasrah menerima apapun vonis para grader atas mutu tembakau yang mereka miliki. “Masalah harga memang tidak ada jaminan, kita ini pasar bebas,” kata Wisnu tanpa menjelaskan apa maksud ‘pasar bebas’ jika petani tak pernah bisa memilih pembeli.

Sikap asosiasi yang cenderung membiarkan nasib petani ini mengundang pertanyaan apa benar organisasi ini mewakili kepentingan petani. Soal ini terjawab dari selembar dokumen laporan keuangan yang diperoleh kompas.com. Surat itu merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk aksi demonstrasi Asosiasi Petani Tembakau ke Jakarta, awal 2010 lalu. Ketika itu hampir 50 bus berangkat dari Temanggung ke Jakarta untuk menghadiri unjuk rasa.

Menurut dokumen bertanggal 5 Maret 2010 itu, aksi demonstrasi yang menghabiskan dana hampir Rp 368 jura itu disokong penuh oleh pabrik rokok. Empat pabrik rokok besat yang punya gudang tembakau di Temanggung masing-masing menyumbang, Gudang Garam Rp 33 juta, Djarum Rp 34 juta, Bentoel Rp 5,5 juta dan Nojorono Rp 5,5 juta, atau total Rp 78 juta. Di akhir aksi, tercatat ada defisit angaran sebesar Rp 12.495.000 yang kemudian ditalangi oleh Gudang Garam dan Djarum.

Dokumen itu merupakan bukti telanjang bahwa industri rokok berada di belakang asosiasi petani tembakau. Asosiasi seperti boneka atau wayang yang digerakkan dari balik layar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s